Memahami Poros Maritim Dunia

Poros maritim dunia merupakan doktrin politik luar negeri yang ditawarkan oleh Jokowi sebagai alternatif atas doktrin politik luar negeri a million friends, zero enemy milik Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada masa-masa kampanye pemilihan presiden doktrin poros maritim dunia ini kurang terelaborasi dengan baik walaupun setelah diumumkan ke publik langsung mengundang perdebatan, terutama di kalangan pemerhati hubungan internasional.

Definisi dan penjelasan yang lebih lengkap tentang doktrin ini baru muncul setelah pemilihan presiden selesai, khususnya melalui 2 artikel yang ditulis masing-masing oleh Muradi (pengajar di Universitas Padjadjaran, Bandung) dan Rizal Sukma (direktur eksekutif CSIS, Jakarta).

Muradi, melalui artikelnya di majalah Gatra No. 38-39/XX/24 Juli-6 Agustus 2014 menjelaskan ada 3 faktor yang yang menjadi latar belakang lahirnya doktrin poros maritim dunia, yaitu pergeseran kekuatan ekonomi dunia dari Barat ke Asia, khususnya lahirnya Tiongkok sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Pergeseran kekuatan ekonomi ini menyebabkan “medan tempur” politik internasional juga bergeser ke kawasan Asia-Pasifik yang berada dekat dengan wilayah Indonesia.

Kedua, selain terjadi pergeseran kekuatan dunia, hubungan internasional saat ini juga mengalami pergeseran pertarungan dan konflik internasional. Jika di masa lalu, khususnya pada masa Perang Dingin, konflik dan pertarungan internasional didominasi oleh ideologi, kini konflik dan pertarungan didominasi oleh kompetisi ekonomi dan perebutan sumber daya.

Ketiga, posisi strategis Indonesia yang berada dipersilangan 2 benua dan 2 samudera menuntut Indonesia untuk memberikan perhatian maksimal pada isu-isu maritim. Sayangnya hal tersebut tidak terjadi selama ini.

Untuk mewujudkan politik luar negeri berbasis doktrin poros maritime dunia, Muradi menawarkan 3 strategi implementasi. Pertama, memperkuat kekuatan pertahanan maritim Indonesia. Kedua, membangun jembatan penghubung antar pulau di Indonesia (tol laut) dan mengembangkan dan memperkuat ekonomi maritim berbasis partisipatif. Muradi mendefinisikan ekonomi maritim berbasis partisipatif sebagai sistem ekonomi dimana “negara ikut hadir dalam memastikan penguatan dan pengembangan ekonomi berbasis maritim.”

Ketiga, “memperkuat jangkauan diplomasi maritim yang memiliki efek strategis” dimana salah satu caranya adalah dengan memgembangkan sistem pertahanan terintegrasi (laut, udara dan darat) melalui pelaksanaan komando gabungan wilayah pertahanan (Kogabwilhan).

Sementara Rizal Sukma menjelaskan poros maritim dunia dapat dipahami dalam 3 makna: poros maritim sebagai visi tentang Indonesia masa depan, poros maritim dunia sebagai  “doktrin yang memberi arahan mengenai tujuan bersama”, dan poros maritim dunia sebagai sebuah gagasan operasional.

Untuk mewujudkan ide poros maritim dunia tersebut, Sukma menjelaskan ada 3 strategi yang perlu dilakukan oleh Indonesia. Pertama, harus ada upaya pengarusutamaan wawasan bahari ke dalam sistem pendidikan Indonesia. Sehingga di masa depan Indonesia memiliki sumber daya manusia yang memahami dunia maritim dalam berbagai perspektif dan keilmuan.

Kedua, harus ada penguatan infrasruktur maritim untuk mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan berbasis maritim.

Ketiga, Indonesia harus menyadarai bahwa pembangunan maritim butuh kesabaran dan dukungan masyarakat yang luas karena pembangunan ini membutuhkan biaya yang besar, dukungan teknologi yang cukup, dan waktu yang panjang.     

wendy prajuli 

*Gambar milik Wisata Indonesia