Mengatur Pergerakan Militer di Asia Pasifik

Boeing Co. memperkirakan bahwa akan terjadi peningkatan permintaan senjata di Asia-Pasifik. Jenis senjata-senjata tersebut, diantaranya, adalah pesawat tempur, kapal selam serta sistem komando dan kontrol (Kompas, 30 Mei 2009). Fenomena peningkatan permintaan ini sebenarnya telah berjalan sejak akhir perang dingin, dimana negara-negara di kawasan Asia-Pasifik mulai mengubah orientasi pertahanan mereka dari inward looking ke outward looking dengan penguatan pada kekuatan laut dan udara. Di dalam hubungan internasional, fenomena tersebut tidak dapat diremehkan karena akan memberikan implikasi terhadap terhadap sistem internasional yang bersifat anarkis.


Kebutuhan Keamanan Laut
Peningkatan permintaan senjata tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan negara-negara di Asia-Pasifik untuk mengamankan jalur laut perdagangan mereka dari potensi-potensi ancaman yang mungkin saja terjadi. Sebagai negara yang sedang mengalami pertumbuhan ekonomi sangat pesat, Cina membutuhkan pasokan bahan mentah dan pasar yang luas bagi produk-produknya. Kebutuhan ini dipasok melalui perdagangan antar negara yang sebagian besar menggunakan jalur laut internasional yang membentang dari Laut Cina Selatan hingga Eropa, Timur Tengah dan Afrika. Demikian juga dengan negara-negara lain di Asia-Pasifik, diantaranya, yaitu Jepang, Malaysia dan Singapura. Jepang membutuhkan jalur laut untuk mempertahankan roda ekonomi yang terus melambat sejak 1990-an. Sementara Malaysia dan Singapura berkepentingan menjaga jalur perdagangan laut, khususnya di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan.

Aktivitas Militer di Laut
Bagi Cina, kebutuhan keamanan laut ini dijawab dengan melakukan modernisasi militer yang difokuskan pada peningkatan kapabilitas angkatan laut (PLAN) untuk melakukan proyeksi jauh ke tengah laut (power projection capability). Upaya ini tampak dari partisipasi Cina dalam pembangunan pelabuhan laut dan memperoleh akses pelabuhan di Asia Selatan dan Tenggara. Upaya ini dilakukan oleh Cina dengan mengerahkan angkatan lautnya untuk membangun kerjasama dengan negara-negara di kawasan tersebut.

Selain itu, Cina pun berusaha mengakuisisi persenjataan-persenjataan baru bagi angkatan lautnya seperti mengakuisisi kapal selam nuklir (SSN) tipe 093 dan 094 serta mengembangkan kapal selam produksi dalam negeri, kelas Song. Cina pun mengakuisisi kapal perang jenis destroyer kelas Sovremenny. Selain juga memproduksi Destroyer kelas Luhai dan berkeinginan memiliki kapal induk.

Sebagaimana Cina, Jepang pun saat ini juga melakukan hal yang serupa dengan cara memberikan porsi besar pada peran internasional angkatan laut melalui operasi-operasi internasional. Ini tampak dari keukeuh-nya pemerintah mempertahankan keterlibatan MSDF di Afghanistan walaupun mendapatkan tentangan kuat dari oposisi. Selain juga, tampak dari keputusan pengiriman MSDF ke Teluk Aden.

Jepang juga melakukan sejumlah modernisasi militer, seperti meningkatkan kemampuan patroli laut dan udara dengan mengakuisisi sejumlah kapal perang dan pesawat baru, meningkatkan kemampuan (upgrade) pangkalan udara yang terletak di sekitar Kepulauan Senkaku, dan meningkatkan kemampuan (up-grade) sistem pertahanan udara AEGIS bagi MSDF.

Demikian pula yang dilakukan oleh Malaysia dan Singapura. Malaysia membeli dua kapal selam kelas-Scorpene. Sementara Singapura membeli enam frigat dan empat kapal selam kelas-Sjoormen eks-angkatan laut Swedia.

Orientasi keamanan yang sama-sama mengarah ke laut, yang disertai pola hubungan yang tidak harmonis dan tidak adanya mekanisme pengaturan keamanan tentunya dapat memicu terjadinya perlombaan senjata dan konflik laut diantara negara-negara di Asia-Pasifik. Konflik ini tidak saja dapat mengancam stabilitas kawasan, namun juga mengancam stabilitas sistem internasional di tingkat global jika melihat besarnya potensi keterlibatan negara-negara besar (Cina, Jepang dan AS) di dalam konflik tersebut.

Mengatur Pergerakan Militer
Pengaturan keamanan merupakan sebuah mekanisme untuk mencegah meningkatnya eskalasi konfik diantara pihak-pihak yang bertikai. Pengaturan keamanan ini bisa berada di tataran global maupun regional. Bentuk dari pengaturan keamanan ini pun macam-macam: collective defense, collective security, security community, cooperative security dan security regime.

Di tataran Asia-Pasifik, salah satu bentuk pengaturan keamanan yang dapat diterapkan adalah kesepakatan pengaturan pergerakan militer di laut. Tujuan dari pengaturan keamanan ini adalah untuk mencegah pihak-pihak yang berpotensi bertikai agar tidak mengambil kebijakan militer yang provokatif, yang dapat mendorong ke arah konflik. Mekanisme ini serupa dengan pengaturan keamanan yang disepakati Eropa (Barat) dan Rusia melalui kesepakatan Conventional Force in Europe (CFE) yang mengatur pergerakan militer di Eropa.

Penutup
Kebutuhan mengatur pergerakan militer di Asia-Pasifik merupakan hal yang penting jika menilik perubahan orientasi keamanan di kawasan yang makin mengarah ke laut lepas (blue water navy) dan cukup besarnya potensi konflik yang dapat muncul di laut, baik karena disebabkan oleh konflik klaim wilayah maupun kepentingan menjaga akses ekonomi dan energi.

Sayangnya, masalah pengaturan keamanan ini kurang mendapat perhatian serius dari negara-negara yang ada di kawasan ini. Namun mudah-mudahan saja ketidakpedulian ini segera berakhir.


wendy a. prajuli