Pengelolaan Krisis dalam Perselisihan Indonesia dan Australia

Ketika 2 negara berselisih kemampuan pengelolaan krisis menjadi kunci yang akan menentukan apakah perselisihan tersebut akan berakhir pada peperangan atau perdamaian. “Hukum alam” ini juga berlaku pada perselisihan antara Indonesia dan Australia saat ini. Jika kedua belah pihak gagal dalam mengelola krisis yang sedang berlangsung, hal terburuk yang akan terjadi adalah krisis ini bertranformasi menjadi perang.

Tulisan singkat ini berusaha untuk melihat bagaimana kedua belah pihak mengelola krisis yang sedang berlangsung. Ada 2 catatan yang perlu diberikan sebelum pembahasan tersebut dilakukan. Pertama, fokus dari tulisan ini adalah pada kebijakan pemerintah dan perilaku yang dilakukan elit politik dalam merespon perselisihan tersebut. Pemerintah dalam hal ini merupakan lembaga eksekutif maupun legislatif.
  

Kedua, di dalam tulisan ini, sebagai pihak yang merasa dirugikan, Indonesia ditempatkan sebagai pihak yang memberikan tekanan kepada pemerintah Australia. Sebagai pihak yang dirugikan sangat wajar jika Indonesia melakukan tekanan dan mengambil sikap yang cenderung keras di dalam perselisihan. Namun sikap keras ini musti diperhitungkan dengan cermat agar tidak terjatuh pada sikap atau kebijakan yang provokatif. Sementara, Australia, ditempatkan sebagai pihak yang mendapatkan tekanan. Di dalam posisi ini Australia, secara ideal, harus mengambil kebijakan atau sikap yang berusaha meredakan sikap keras lawan.

Indonesia

Ketika pertama kali skandal penyadapan ini terbongkar pemerintah Indonesia masih bersikap tenang dan berusaha meredam gejolak yang terjadi dengan menyatakan hubungan Indonesia dan Australia masih tetap kuat. Di saat bersamaan pemerintah Indonesia memanggil perwakilan Australia di Indonesia untuk memberikan penjelasan.

Namun di sela-sela sikap tenang pemerintah tersebut, seorang staf dari Kementerian Pemuda dan Olahraga mengeluarkan pernyataan provokatif dalam menyikapi serangan daring (cyber) yang dilakukan oleh sejumlah hacker dari indonesia. Beliau menyatakan, "Banci kalau mengaku hacker Indonesia tapi tak mau menyerang situs Australia dan Amerika Serikat." Pernyataan yang senada juga diutarakan oleh anggota parlemen Indonesia.

Berbeda dengan sikap yang ditujukan oleh kedua pihak di atas, Kementerian Komunikasi dan Informasi Indonesia menyatakan jika tindakan peretasan merupakan pelanggaran hukum dan hanya akan memperkeruh situasi.

Situasi berubah ketika dokumen terbaru terbongkar dan menyatakan percakapan telepon sejumlah pejabat pemerintahan, termasuk Presiden dan Ibu Negara, disadap Australia. Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri, bereaksi dengan mengeluarkan pernyataan pemerintah akan mengambil 3 langkah kebijakan, yaitu memanggil perwakilan Australia di Indonesia untuk memberikan penjelasan, memanggil pulang Duta Besar Indonesia di Australia, dan melakukan kaji ulang kerjasama dengan Australia.

Selain itu, Presiden SBY, melalui akun Twitternya, menyosialisasikan kebijakan pemerintah, serta mengeluarkan sejumlah pernyataan ketidaksenangan dan kecaman terhadap pemerintah Australia yang melakukan penyadapan.

Selanjutnya, pemerintah Indonesia, melalui Presiden SBY menyatakan, sambil menunggu jawaban resmi pemerintah Australia atas skandal penyadapan tersebut, pemerintah Indonesia menghentikan kerjasama militer dan intelijen dengan Australia. Pernyataan Pemerintah Indonesia ini kemudian disusul oleh pemanggilan pulang pesawat tempur Indonesia yang akan melakukan latihan bersama dengan Angkatan Udara Australia.

Selain pihak eksekutif, anggota parlemen Indonesia pun juga mengeluarkan pernyataan atas skandal penyadapan tersebut. Umumnya pernyataan yang dikeluarkan adalah meminta eksekutif untuk mengusir perwakilan Australia di Indonesia. Sebagai contoh adalah pernyataan yang dikeluarkan anggota Komisi 1 DPR-RI, Meutya Hafid. Selain itu, ada pula anggota parlemen Indonesia  yang memberikan pernyataan jika kerjasama antara Indonesia dan Australia dihentikan maka Australia akan mendapatkan kerugian lebih besar.

Australia

Tidak berbeda dengan sikap Pemerintah Indonesia, ketika aksi mata-mata Australia terbongkar Pemerintah Australia melalui Menteri Luar Negeri menyatakan jika hubungan Indonesia dan Australia tetap baik dan tidak terpengaruh oleh skandal tersebut. Ini menunjukan Australia berusaha tetap tenang dan menjaga hubungan agar tetap stabil. Selain itu Julie Bishop, sebagai Menteri Luar Negeri Australia juga berusaha meyakinkan Indonesia jika Australia tidak ada maksud untuk merugikan hubungan dan kerjasama antara Indonesia dan Australia.

Namun sikap ini berubah ketika Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, menyatakan jika tindakan memata-matai negara lain merupakan hal yang lumrah. Selain itu Abbott juga menyatakan dirinya menyesal atas penyadapan telepon Presiden Indonesia. Namun, Abbott menolak meminta maaf kepada Indonesia. Sikap Abbott ini mendapatkan kritik dari anggota Parlemen Australia yang meminta Abbot untuk meminta maaf kepada Indonesia sebagaimana Amerika Serikat meminta maaf kepada Jerman. 

Penutup

Jika kebijakan dan sikap dari kedua negara tersebut ditabelkan, maka akan didapat tabel seperti berikut. Melalui tabel tersebut terlihat jika pengelolaan krisis di antara kedua belah pihak masih belum baik. Indonesia beberapa kali mengeluarkan pernyataan provokatif. 

Selain itu, keputusan SBY untuk berkicau di Twitter untuk menyampaikan kebijakan dan sikap dia atas kebijakan Australia juga tidak tepat. Alangkah baiknya jika SBY menyosialisasikan kebijakan dan menyampaikan sikapnya melalui konferensi pers dengan mengundang media nasional maupun internasional. 

Sementara, Australia, khususnya pihak eksekutif, juga belum mengambil kebijakan yang berusaha meredakan sikap keras Indonesia. Pihak eksekutif Australia masih kekeuh dengan sikap kerasnya untuk menolak minta maaf kepada Pemerintah Indonesia. 

wendy prajuli

*Gambar milik Spin Sucks