Minimnya Inovasi sebagai Kendala Modernisasi Senjata TNI

Si vis pacem para bellum merupakan “doktrin” penting di dalam hubungan antar negara di sistem internasional. “doktrin” ini menyatakan bahwa untuk menciptakan perdamaian (atau keamanan) setiap Negara harus mempersiapkan kekuatan militer setangguh mungkin. Penguasaan senjata terbaik merupakan syarat utama pembangunan kekuatan militer tersebut.

Sebagai sebuah negara, Indonesia tentunya juga harus mengikuti “doktrin” tersebut. Dengan kata lain, untuk menciptakan perdamaian di kawasan dan mengamankan wilayah yurisdiksi Indonesia dari berbagai ancaman Indonesia harus membangun kekuatan militer yang tangguh. Modernisasi persenjataan TNI harus dilakukan secara berkesinambungan. Sayangnya, modernisasi ini tidak bisa berjalan maksimal. Modernisasi persenjataan berjalan tersendat-sendat. Kendala keuangan merupakan alasan yang digunakan pemerintah untuk menjelaskan tersendatnya modernisasi persenjataan Indonesia.

Dalam pandangan saya, persoalan keuangan tidak bisa dijadikan alasan terkendalanya modernisasi persenjataan TNI. Setidaknya, ada 2 alasan atas pandangan saya tersebut. Pertama, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang bisa lepas dari kendala keuangan ketika melakukan modernisasi militer, bahkan negara sebesar Amerika Serikat sekalipun. Kedua, sejumlah negara sekalipun memiliki kendala keuangan tetap mampu melakukan pengembangan kekuatan militer secara rutin. Sebagai contoh adalah Korea Utara. Ini menunjukan jika isu keuangan tidak bisa dijadikan variabel penjelas terjadinya kendala di dalam pengembangan kekuatan militer.

Lalu apa yang bisa menjelaskan tersendatnya modernisasi persenjataan TNI? Dalam pandangan saya inovasi yang minim di dalam sistem pertahanan Indonesia merupakan penyebab kendala modernisasi persenjataan TNI. Hipotesisnya adalah minimnya inovasi menyebabkan terjadinya pemborosan/kebocoran anggaran sehingga mengurangi maksimalisasi anggaran bagi kebutuhan modernisasi persenjataan TNI. 

Inefisiensi ini terlihat dari sistem birokrasi di dalam sistem pertahanan Indonesia. Di dalam sistem birokrasi ini penganggaran pertahanan (defense budgeting) harus melalui jalur yang panjang dan rumit. Seperti yang jamak terjadi, mekanisme penganggaran yang panjang dan rumit selalu menyulitkan pengawasan dan keterbukaan di dalamnya. Konsekuensinya adalah mekanisme ini membuka peluang terjadinya korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya. Laporan Badan Pengawas Keuangan (BPK) tahun 2009, misalnya, menunjukan terjadi penyimpangan keuangan sebesar US$ 2,57 juta di dalam tubuh Kementerian Pertahanan. Sementara di dalam tubuh angkatan terjadi penyimpangan sebesar US$ 13,13 juta, dengan perincian AD (US$ 6,69 juta), AL (US$ 1,7 juta), dan AU (US$ 4,74 juta). Seandainya saja pemerintah melakukan perubahan dan inovasi di dalam sistem birokrasi, khususnya di dalam pengelolaan pertahanan Indonesia, tentunya akan banyak anggaran yang bisa diselamatkan dan dialihkan bagi kebutuhan modernisasi persenjataan TNI. Sayangnya, hal ini tidak terjadi. Reformasi birokrasi hingga hari ini tidak dijalankan pemerintah, baik di dalam sistem pertahanan Indonesia maupun di sistem-sistem yang lain: politik, ekonomi, pendidikan, dan lainnya. 

Jadi, sebagai penutup, sebenarnya bukan persoalan keuangan yang menyebabkan Indonesia tersendat-sendat dalam melakukan modernisasi persenjataan TNI, melainkan minimnya inovasi di dalam pelaksanaan pertahanan negara.     

Wendy Prajuli

*Gambar milik Tempo