Apakah Misi Angkatan Laut yang Berakhir akan Mengancam Aliansi Jepang-AS?

Misi angkatan laut Jepang dalam mendukung perang menghadapi terorisme di Afghanistan telah berakhir dengan ditariknya dua kapal AL Jepang oleh Menhan Jepang, Shigeru Ishiba. Penghentian misi ini merupakan hasil dari penolakan Majelis Tinggi yang dikuasai oleh DPJ atas perpanjangan UU Antiterorisme yang masa berlakunya berakhir tanggal 1 November 2007. Kebijakan Jepang tersebut mengundang kekecewaan dari AS dan sekutu-sekutunya namun sangat sulit untuk mengatakan bahwa kebijakan tersebut akan mengancam aliansi strategis Jepang-AS yang telah dibangun bertahun-tahun.


Politik Domestik
Faktor politik domestik sangat mempengaruhi kebijakan untuk mengakhiri misi AL Jepang di Laut Arab tersebut. Penolakan atas perpanjangan UU Antiterorisme merupakan strategi DPJ untuk menggoyang pemerintahan LDP dan mendesak dilakukannya pemilu dini yang diyakini oleh DPJ akan mereka menangkan.

Semenjak memenangkan pemilu Majelis Tinggi, popularitas DPJ memang berada di atas angin. Popularitas ini diperoleh terkait dengan pertama, kegagalan PM Shinzo Abe melakukan sekuritisasi ancaman regional dengan mengampanyekan amandemen pasal 9 Konstitusi Jepang. Kebijakan ini teryata tidak mendapat dukungan yang berarti dari publik. Hal ini terlihat dari hasil poling yang dilakukan Asahi Shimbun bahwa mayoritas masyarakat Jepang (78%) berpandangan bahwa pasal 9 tersebut telah menciptakan perdamaian bagi Jepang yang diikuti dengan 70% dari responden berkeinginan mempertahankan status JSDF (Japan Self Defense Forces) sebagaimana saat ini (Asahi Shimbun Online, 3 Mei 2007, http://www.asahi.com/english/Herald-asahi/TKY200705030084.html).

Kedua, LDP menghadapi sejumlah skandal yang terjadi di dalam tubuh pemerintahan Shinzo Abe yang lalu, terutama sekali terkait denga isu korupsi dan salah manajemen dana pensiun. Isu dana pension merupakan isu yang sensitif mengingat masyarakat Jepang didominasi oleh kaum tua. Selain itu, perilaku Shinzo Abe yang provokatif merupakan alasan lain memudarnya dukungan masyarakat terhadap LDP. Tindakan provokatif tersebut terlihat dari pernyataan Abe yang menolak keterlibatan Jepang selama PD II di dalam kasus “jugun ianfu” dimana pernyataan tersebut menuai kritik dari negara-negara yang mengalami pendudukan Jepang dan kembali meningkatkan ketegangan di kawasan. Pernyataan Abe yang kontroversial dan provokatif ini tentunya dilihat oleh masyarakat Jepang sebagai tindakan yang akan meningkatkan kerentanan ancaman keamanan Jepang.

Pengaruh politik domestik di dalam pengambilan kebijakan pengakhiran misi tersebut tampak dari upaya yang dilakukan Yasuo Fukuda melobi Ozawa Ichiro (ketua DPJ) untuk meloloskan perpanjangan UU Antiterorisme. Namun lobi ini tidak menghasilkan apa yang diharapkan.

Jika dilihat dari sikap DPJ terhadap kebijakan aliansi Jepang-AS, DPJ bukanlah partai ekstrem yang menolak aliansi tersebut. DPJ tetap menerima aliansi Jepang-AS namun menginginkan Jepang memberikan penekanan lebih besar pada kerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN-centered security policy) dan mendorong kerangka multilateral regional bagi kerjasama dan dialog keamanan. Sementara LDP menginginkan Jepang menjadi negara “normal” dengan kekuatan militer yang kuat dan tanggung jawab yang lebih besar di dalam kerangka aliansi Jepang-AS (Christoper W. Hughes di dalam Ashley J. Tellis & Michael Wills (ed.), 2006. Lihat pula Ming Zhang & Ronald N. Montaperto, 1999). Dengan demikian, pada intinya, kedua partai yang berseteru ini tidak memiliki persoalan apapun mengenai kebijakan aliansi Jepang-AS, kedua partai menyetujui kebijakan aliansi Jepang-AS.

Kesimpulan
Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor kompetisi politik domestik merupakan faktor yang mempengaruhi kebijakan Jepang untuk menarik keterlibatannya di dalam operasi antiterorisme di Afghanistan. Berdasarkan kenyataan itu, sulit untuk mengatakan bahwa kebijakan pengakhiran misi tersebut akan mengancam atau mengakhiri aliansi Jepang-AS apalagi jika melihat sikap DPJ yang tetap menyetujui aliansi Jepang-AS di dalam strategi keamanan Jepang.

wendy andhika