Di akhir 2006 ini Cina mengeluarkan laporan pertahanan yang menyatakan pengembangan kekuatan laut dan udara merupakan prioritas pertahanan militer Cina. Ini merupakan bagian dari rencana besar Cina memodernisasi kekuatan militernya.
Paradigma Militer Baru Cina
Modernisasi militer Cina telah dimulai sejak 1985 dengan berubahnya paradigma militer Cina. Perubahan paradigma militer ini adalah bagian dari perubahan paradigma yang lebih besar yang terjadi di Cina, yaitu perubahan dari Internasionalisme-Revolusioner (IR) yang bersandar pada perjuangan kelas menuju Nasionalisme-Konservatif (NK) yang bersandar pada negara-bangsa (Nan Li, 2001).
Penyebab dari perubahan paradigma tersebut dapat dilihat dari kritik yang diajukan terhadap IR yaitu, pertama, kesibukan mengurus perjuangan kelas menyebabkan Cina kehilangan kontrol wilayah dan diambilalihnya (occupy) wilayah-wilayah Cina di Laut Cina Selatan oleh negara-negara lain. Kedua, perjuangan kelas yang menekankan pada people’s war dengan jumlah pasukan yang besar telah menghabiskan dana yang besar pula. Selain itu, juga menyebabkan Cina kehilangan perhatian untuk membangun perekonomiannya.
Perubahan paradigma militer tersebut telah mengubah cara pandang Cina dalam menilai ancaman. Pertama, Cina melihat lautan sebagai sumber ancaman bagi kepentingan nasionalnya. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi mendorong negara-negara mencari sumber-sumber daya baru untuk mendukung perubahan yang terjadi dan lautan merupakan ruang baru bagi pencarian sumber daya tersebut. Bagi Cina, fenomena tersebut dilihat sebagai potensi konflik antar-negara dalam perebutan sumber daya alam. Cina juga melihat bahwa pembangunan ekonomi, secara bersamaan, akan meningkatkan pula lalu-lintas perdagangan melalui jalur laut. Peningkatan ini akan melahirkan kerawanan terjadinya serangan, yang dilakukan oleh negara maupun aktor non-negara, terhadap lalu-lintas perdagangan global.
Kedua, pembangunan ekonomi adalah masalah pokok dan kekuatan militer (PLA) memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi. Dalam konteks kontemporer, hubungan ini tampak dari kepentingan jaminan ketersedian energi bagi kontinuitas pembangunan ekonomi. Cina, jika diperlukan, akan menggunakan kekuatan militernya untuk menjamin ketersedian energi. Ini terlihat dari kesepakatan kerjasama strategis Cina dengan Pakistan dan Myanmar. Dengan Pakistan, Cina memperoleh akses pelabuhan di Gwadar, Pakistan. Kerjasama ini membuka akses Cina ke Asia Selatan dan Timur Tengah yang kaya minyak. Sementara dengan Myanmar, Cina memperoleh akses fasilitas laut di Dawei, Myanmar. Kerjasama-kerjasama ini membuka kesempatan bagi Cina mengontrol jalur laut perdagangan internasional yang menyuplai kebutuhan energi bagi Cina.
Ketiga, integritas wilayah adalah masalah penting. Belajar dari masa lalu yang melupakan integritas wilayah, paradigma militer baru Cina bersikap sebaliknya. Banyaknya masalah klaim wilayah yang dihadapi dan hingga kini belum terselesaikan menyebabkan Cina melihat persoalan integritas wilayah sebagai salah satu ancaman yang dihadapi. Selain Taiwan, Cina juga terlibat masalah perselisihan dengan Jepang, Korsel dan Korut mengenai landas kontinen di Laut Kuning, terlibat klaim wilayah dengan Jepang di Pulau Senkaku, Teluk Tonkin dengan Vietnam dan Kepulauan Spratley dengan sejumlah negara di Asia Tenggara.
Potensi Konflik
Setidaknya ada dua kemungkinan potensi konflik yang melibatkan Cina dan mengancam stabilitas di Asia Timur. Pertama, berkaitan dengan kebutuhan jaminan energi. Seperti diketahui, Kepulauan Spratley merupakan kawasan yang kaya sumber minyak dan gas. Dengan demikian Cina tidak akan mudah untuk mundur dari perselisihan klaim wilayah di kawasan tersebut. Apalagi, Cina sudah menyadari bahwa kompetisi (ekonomi) antar negara yang saat ini terjadi dapat menyebabkan konflik (Nan Li, ibid). Sehingga dapat dipastikan Cina telah mempersiapkan diri bagi kemungkinan terjadinya perang perebutan sumber daya (resource war).
Kedua, Cina sebagai calon kekuatan regional. Ada beberapa alasan bagi Cina untuk menjadi kekuatan regional di Asia Timur yaitu: 1) Cina memiliki pengalaman sejarah sebagai bangsa besar; 2) Kebutuhan kepentingan nasional dapat mendorong Cina memiliki intensi menjadi kekuatan regional; 3) Perkembangan ekonomi dan militer Cina yang pesat, secara by product, mengarahkan Cina menjadi kekuatan regional di Asia Timur. Fenomena ini akan bertabrakan dengan kepentingan AS untuk mempertahankan diri menjadi satu-satunya kekuatan dominan di dunia, dimana upaya tersebut dilakukan dengan mencegah munculnya kompetitor di Eropa dan Asia, sebagaimana tercantum di National Security Strategy (NSS) 2006.
Di Asia, secara terang-terangan, AS menyatakan Cina sebagai ancaman potensial bagi kepentingannya. Ini terlihat dari pandangan Pentagon yang menyatakan, “di masa datang, para pemimpin China bisa saja tergoda menggunakan kekuatan atau melakukan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan diplomatik atau menyelesaikan persoalan secara tepat lewat penggunaan kekuatan” (Kompas, 8 Mei 2006). Begitu pula dengan pernyataan Condeleezza Rice bahwa Cina bisa menjadi “kekuatan negatif” di kawasan Asia Pasifik sehingga pembangunan militernya perlu diawasi (Kompas, 12 Maret 2006).
Pelajaran Bagi Indonesia
Bagi Indonesia, perkembangan situasi regional demikian seharusnya dapat mendorong untuk tidak lagi berpikir terlalu optimis, sebagaimana tergambar di buku putih pertahanan, bahwa konflik antar negara di kawasan Asia Pasifik tidak akan mungkin terjadi. Sejumlah skenario-skenario terburuk yang mungkin terjadi, khususnya di Asia Timur, perlu dimasukan dalam penyusunan strategi pertahanan Indonesia ke depan melalui kaji ulang pertahanan strategis (Strategic Defense Review, SDR) yang dilakukan secara kontinyu.
wendy andhika
No comments:
Post a Comment