Jepang, Destabilisator Kawasan?

Beberapa waktu yang lalu, Jepang resmi memiliki Departemen Pertahanan. Perubahan ini memperlihatkan adanya upaya memperkuat kembali kekuatan militer Jepang setelah dipangkas melalui prinsip Pasifisme. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah ”apakah perubahan tersebut akan membahayakan stabilitas kawasan di Asia Timur?”

Di dalam tulisan ini, pertanyaan tersebut akan dijawab melalui beberapa faktor. Pertama melihat dari intensi Jepang untuk menjadi destabilisator kawasan. Kedua melihat sikap AS terhadap upaya Jepang untuk menjadi negara ”normal” dan ketiga sikap negara-negara Asia Timur terhadap multilateralisme.


Jepang
Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan indikator untuk melihat apakah Jepang memiliki intensi untuk menjadi destabilisator kawasan. Pertama, pejabat pemerintahan selalu memberikan pernyataan yang berupaya meminimalisir kecurigaan dan ketakutan negara-negara di kawasan setiap saat Jepang mengeluarkan kebijakan yang cukup ”kontroversial”. Kedua, Jepang selalu mendukung pengembangan kerjasama multilateralisme di Asia Timur. Hal ini dapat dilihat dari dukungan kuat Jepang terhadap pengembangan kerjasama Masyarakat Asia Timur (East Asia Community, EAS).

Indikator ketiga adalah Jepang selalu menerbitkan buku putih pertahanan (defense whitepaper) secara berkala. Jika ditinjau dari segi isi, buku putih pertahanan Jepang merupakan yang terlengkap di kawasan Asia Timur menjabarkan kebijakan-kebijakan pertahanan. Ini memperlihatkan bahwa Jepang selalu berupaya untuk mencegah berkembangnya kecurigaan terhadap Jepang berkaitan dengan kebijakan keamanannya. Keempat, resiko yang akan diperoleh Jepang jika terjadi destabilisasi kawasan. Jepang merupakan negara tanpa sumber daya alam (terutama sumber energi) sehingga kebutuhan tersebut harus disuplai dari luar Jepang. Dimana kebutuhan Jepang akan energi tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Diperkirakan pada tahun 2020 konsumsi minyak Jepang akan meningkat hingga 6,6 mbd (million barrels per day) dari 5,9 mbd di tahun 1996 (Klare, 2002). Destabilisasi keamanan di Asia Timur hanya akan menjadi ancaman bagi jalur transportasi suplai energi dan perekonomian Jepang.

Berdasarkan indikator-indikator tersebut dapat dikatakan bahwa Jepang tidak memiliki intensi untuk mendestabilisasi kawasan. Kebijakan untuk meningkatkan kembali kapasitas militernya merupakan cerminan keinginan Jepang untuk menjadi negara ”normal” dalam mengantisipsi dinamika lingkungan strategisnya.

Amerika Serikat
Dengan posisi sebagai stabilisator kawasan di Asia Timur, AS memiliki kepentingan yang besar untuk mencegah Jepang untuk menjadi kekuatan besar yang akan mendestabilisasi kawasan. Secara historis, AS memiliki pengalaman buruk terhadap Jepang di Perang Dunia Kedua (PD II). Kegagalan mengantisipasi pertumbuhan militer Jepang yang besar pada masa PD II telah menjadi mimpi buruk bagi AS dengan serangan Jepang terhadap pangkalan militernya di Pearl Harbour. Pasca PD II, pengalaman buruk inilah yang kemudian menjadi landasan AS menerapkan kebijakan pasifisme terhadap Jepang dengan memangkas sebagian kapasitas militer yang seharusnya dimiliki Jepang.

Selain faktor historis, AS juga memiliki kepentingan ekonomi terhadap terjadinya stabilisasi kawasan di Asia Timur. Kawasan Asia Timur (Asia Timur Laut dan Asia Tenggara) merupakan jalur perdagangan dunia. Sebagai contoh, diperkirakan dalam setahun, 63.000 kapal laut melewati Selat Malaka mengangkut seperempat dari total perdagangan dunia dan setengah dari total minyak dunia. Bank Dunia memperkirakan bahwa perdagangan dunia melalui jalur laut akan meningkat dari 21.000 juta ton-mil pada tahun 1999 menjadi 35.000 juta ton-mil pada 2010 dan 41.000 juta ton-mil pada 2014. Perhitungan Bank Dunia tersebut memperlihatkan pentingnya jalur laut di Asia Timur bagi perekonomian dunia. Selain itu, Selat Malaka setiap harinya juga menjadi urat nadi lalu-lintas transportasi minyak bumi sebesar 9,4 juta barel yang menghidupi perekonomian Asia Timur dimana saat ini AS merupakan konsumen minyak bumi terbesar di dunia. Hal itu terlihat dari konsumsi minyaknya yang mencapai 19,7 mbd pada 2002. Sementara pada tahun 2020 diperkirakan AS akan mengimpor sebesar 25% dari kebutuhan minyaknya dari negara-negara di kawasan Samudera Hindia. Dengan posisinya yang vital tersebut, AS memiliki kepentingan besar terhadap kawasan ini.

Dengan demikian sekalipun Jepang diberikan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas kekuatan militernya, AS tidak akan membiarkan perubahan-perubahan yang terjadi kebablasan dan melahirkan destabilisasi keamanan di Asia Timur.

Destabilisator KawasanMasalah destabilisasi keamanan kawasan sebenarnya berasal dari masih kuatnya persepsi ancaman yang diberikan negara-negara di Asia Timur terhadap Jepang. Hal ini dapat dilihat dari adanya kecurigaan dan ketakutan negara-negara di Asia Timur bahwa Jepang akan atau dapat mengulangi kembali tindakan kolonialisasinya di masa lalu jika memiliki kekuatan militer yang kuat.

Masih tingginya persepsi ancaman tersebut merupakan hasil dari masih sulitnya kerjasama keamanan multilateral di Asia Timur. Padahal multilateralisme bisa dijadikan mekanisme untuk membangun rasa saling percaya di antara negara-negara di Asia Timur, selain juga dapat menjadi alat kontrol untuk mencegah Jepang ataupun negara-negara lainnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan mendestabilisasi keamanan di kawasan Asia Timur. Dengan demikian, jika sikap negara-negara di Asia Timur yang setengah hati dalam mengembangkan multilateralisme terus dipertahankan, sikap inilah yang pada akhirnya akan menjadi bumerang bagi stabilitas keamanan kawasan.

wendy andhika