Dilema Keamanan dalam Penyusunan RUU Keamanan Nasional

Secara tradisional konsep Keamanan dipahami sebagai keamanan negara yang bersifat militer. Namun dalam perkembangannya konsep keamanan mengalami perluasan dimana keamanan tidak lagi dipahami sebagai keamanan negara dan militer melainkan keamanan juga dipahami sebagai keamanan non-negara (individu, masyarakat dan lingkungan hidup) dan non-militer (ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan hidup).

Dari segi akademis, perluasa definisi ini merupakan sebuah keuntungan. Melalui perluasan definisi keamanan banyak ruang-ruang baru yang dapat dieksplorasi untuk menghasilkan kajian-kajian baru yang akan memperkaya pengetahuan manusia. Namun, dari segi kebijakan negara perluasan ini melahirkan dilema keamanan.


Di satu sisi kebijakan negara perlu untuk mengadopsi perluasan konsep keamanan ini untuk meningkatkan responsibiltas sistem keamanan mengantisipasi ancaman yang selalu berubah dan berkembang. Sementara di sisi yang lain pengadopsian konsep ini berisiko mengancam kebebasan dan keamanan warganegara karena mengadopsi konsep ini berarti juga memberikan akses kepada negara, atas nama keamanan nasional, untuk mengintervensi ruang pribadi individu. Sebagai contoh adalah pengadopsian konsep keamanan politik berisiko memberi ruang kepada negara untuk mengintervensi kebebasan individu untuk memilih ideologi politik. Atas nama keamanan nasional negara bisa melarang seseorang untuk menganut ideologi tertentu. Bahkan memenjarakan seseorang hanya karena berideologi tertentu.

Di dalam kasus Indonesia, dilema keamanan ini tampak dalam penyusunan undang-undang keamanan nasional. Perdebatan antara memperluas atau membatasi definisi keamanan selalu terjadi. Pendukung perluasan keamanan keamanan melihat konsep keamanan non-militer perlu dimasukan sebagai bagian dari undang-undang keamanan nasional. Dengan tujuan untuk meningkatkan responsibilitas negara mengatasi ancaman yang selalu berkembang. Sementara di sisi yang lain, pendukung pembatasan keamanan beranggapan perluasan keamanan tidak diperlukan. Keamanan cukup dipahami sebagai ancaman militer. Dengan tujuan untuk mencegah negara memiliki akses untuk memasuki wilayah pribadi warganegara. Serta juga mencegah militer mendapatkan rasionalisasi untuk bekerja di luar fungsinya.

Terkait dengan polemik ini, Saya sendiri merasa undang-undang keamanan nasional perlu mengadopsi isu-isu non militer. Hanya saja perlu diberi batasan yang tegas hingga sejauh mana pengadopsian ini dapat ditoleransi. Dalam pandangan saya keamanan non-militer ini cukup dikaitkan dengan persoalan penegakkan ketertiban masyarakat (public order). Sehingga bentuk ancamannya nanti hanya berupa ancaman terhadap ketertiban masyarakat, seperti aksi-aksi kriminal.

Dengan mendefinisikan keamanan non militer seperti demikian ada 2 keuntungan yang diperoleh. Pertama, akses negara terhadap ke wilayah pribadi dapat dicegah. Kedua, akses militer untuk memasuki wilayah di luar fungsinya juga dapat dihindari karena definisi demikian secara tidak langsung juga menjelaskan dan membagi secara tegas wilayah kerja militer dan wilayah kerja aktor-aktor keamanan lainnya yang memiliki tugas sebagai penegak hukum.

wendy prajuli