Ketika Naga dan Samurai Bertemu

Lawatan Hu Jintao ke Jepang beberapa waktu yang lalu dipandang sebagai tonggak historis menuju hubungan baru Jepang-Cina. Sejumlah optimisme akan lahirnya hubungan Jepang-Cina yang makin harmonis dilontarkan dalam menilai lawatan tersebut. Namun, sebenarnya masih terlalu dini untuk memberikan optimisme pada pertemuan tersebut karena ada sejumlah faktor yang dapat menghambat munculnya hubungan Jepang-Cina yang harmonis di kemudian hari.


Faktor kendala
Jepang dan Cina merupakan dua negara besar di Asia. Dinamika yang terjadi diantara kedua negara dapat mempengaruhi perkembangan yang terjadi di kawasan Asia, khususnya Asia Timur. Hubungan kedua negara yang makin harmonis tentunya akan membawa angin segar bagi stabilitas kawasan Asia Timur. Dengan demikian sangatlah wajar lawatan Hu Jintao ke Jepang dilihat oleh sejumlah pihak dengan optimis.

Namun tidak dapat dipungkiri pula ada sejumlah kendala yang dapat menghambat lahirnya hubungan Jepang-Cina yang harmonis di kemudian hari, yaitu pertama, faktor kedekatan hubungan Jepang-AS. Semenjak berakhirnya PD II, Jepang berada di bawah pengaruh kuat AS. Kebijakan luar negeri Jepang, khususnya kebijakan keamanan, berada di bawah kendali AS. Hal ini dapat terlihat dari keterlibatan Jepang di sejumlah aksi yang dilakukan AS, mulai dari Perang Teluk II hingga Perang Irak.

Dengan pola hubungan yang demikian maka kebijakan Jepang sedikit banyak merupakan cerminan dari kebijakan AS. Sementara di sisi yang lain, hubungan Cina-AS tidak selalu harmonis, melainkan fluktuatif. Dengan kata lain, pola hubungan Cina-AS yang fluktuatif tersebut tentunya akan ikut mempengaruhi pola hubungan Jepang-Cina.

Kedua, Cina dan Jepang saat ini sedang menjalankan pembaruan di dalam kebijakan keamanannya masing-masing. Cina sibuk dengan modernisasi sistem persenjataan yang diarahkan pada penguasaan power projection capability. Kebijakan ini dapat dilihat dari upayanya untuk memiliki kapal induk di tahun 2015.

Demikian pula dengan Jepang. Jepang saat ini sedang berupaya untuk mengubah kebijakan keamanannya yang pasifis menuju kebijakan keamanan yang lebih asertif. Upaya ini setidaknya dapat dilihat dari perubahan Badan Keamanan Jepang (Japan Defense Agency, JDA) menjadi Kementerian Pertahanan Jepang (Ministry of Defense, MoD).

Masing-masing pembaruan yang dilakukan oleh Cina dan Jepang melahirkan kecemasan di antara kedua belah pihak. Cina menganggap perubahan kebijakan keamanan yang dilakukan Jepang akan mengancam Cina. Cina melihat bahwa Jepang sewaktu-waktu dapat mengancam Cina terkait masalah Taiwan disebabkan oleh aliansi Jepang-AS. Cina merasa bahwa kekuatan militer yang dimiliki oleh Jepang akan digunakan untuk membantu AS jika terjadi konflik di Selat Taiwan. Sebaliknya Jepang pun demikian, melihat modernisasi yang dilakukan Cina sebagai ancaman. Pandangan Jepang ini terlihat dari isi National Defense Program Guidelines (NDPG) yang secara terang-terangan menyebut Cina sebagai ancaman keamanan Jepang.

Sayangnya, hingga hari ini tidak ada satupun mekanisme confidence building measures (CBM) yang dimiliki oleh kedua belah pihak dalam menyelesaikan rasa saling curiga tersebut. Keinginan Jepang agar Cina lebih transparan dalam menjelaskan alasan modernisasi persenjataanya tidak pernah dipenuhi oleh Cina.

Ketiga, pengalaman sejarah masa lalu Cina yang menjadi korban imperialisme Jepang. Sejarah Jepang yang pernah menginvasi Cina meninggalkan luka yang dalam bagi Cina. Trauma sejarah ini menyebabkan Cina selalu sensitif dengan berbagai kebijakan Jepang yang mengungkit kembali masa-masa kelam tersebut. Hal ini dapat terlihat dari memburuknya hubungan Cina-Jepang akibat tindakan PM Jepang, Junichiro Koizumi mengunjungi kuil Yasukuni secara berkala. Bagi Cina tindakan Koizumi tersebut memperlihatkan sikap Jepang yang tidak merasa bersalah atas tindakan-tindakannya di masa lalu, khususnya kekejaman yang dilakukan Jepang terhadap Cina. Sensitivitas isu ini terlihat pula dari tidak adanya pembahasan mengenai invasi Jepang ke Cina sebelum Perang Dunia II di dalam lawatan Hu ke Jepang tersebut.

Dengan makin kuatnya desakan di dalam negeri untuk mengubah Jepang menjadi negara ”normal” dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi, sulit untuk mengatakan bahwa kasus model Yasukuni tidak akan muncul kembali di masa depan karena pada dasarnya tindakan Koizumi mengunjungi Yasukuni merupakan strategi untuk meningkatkan rasa percaya diri bangsa Jepang yang selalu merasa bersalah akibat kebijakan imperialisme di masa lalu.

Keempat, konflik perbatasan Cina-Jepang di Laut Cina Timur. Konflik perbatasan merupakan masalah yang sensitif bagi sebuah negara karena ada pertaruhan kedaulatan negara di dalamnya. Bahkan, persoalan teritorial dan kedaulatan merupakan salah satu alasan terbesar terjadinya perang antar negara.

Rumitnya persoalan klaim perbatasan Cina-Jepang dapat terlihat dari alotnya proses penyelesaian yang berlangsung hingga hari ini. Sejumlah pertemuan diantara kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik tersebut berakhir tanpa keputusan apapun. Selain itu, wilayah yang diperebutkan juga memiliki cadangan energi (gas alam) yang tinggi. Kondisi ini sudah dipastikan akan mempersulit penyelesaian konflik karena kedua belah pihak merupakan konsumen energi terbesar di dunia setelah AS.

Kesimpulan
Optimisme yang ditunjukan oleh sejumlah pihak dalam menilai lawatan Hu ke Jepang tersebut merupakan hal yang terlalu dini dilakukan saat ini. Sejumlah kendala di atas memperlihatkan bahwa diperlukan pembuktian lebih lanjut untuk menilai apakah kunjungan Hu tersebut akan membawa perubahan positif di dalam hubungan Cina-Jepang.

wendy andhika